SIDOARJO — Disrupsi era digital menuntut parlemen mahasiswa tidak lagi sekadar menjadi miniatur negara yang kaku, melainkan mesin penggerak advokasi kebijakan yang adaptif. Kesadaran ini memantik perdebatan tajam dalam ajang Sekolah Legislatif VOL.II Se-Jawa Timur yang digelar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Sabtu-Minggu (20-21/6/2026).
Mengusung tema “Legislative 4.0: Navigasi Hukum dan Transformasi Parlemen Mahasiswa di Era Digital”, forum ini mempertemukan perwakilan lembaga legislatif mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur. Salah satu delegasi yang hadir untuk mengawal konsolidasi ini adalah Senat Mahasiswa (SEMA) UIN KHAS Jember.
Diskursus memanas ketika menelaah realitas politik hari ini melalui empat pilar materi utama: Generasi Muda Penggerak Masa Depan Bangsa, Peran Parlemen Mahasiswa di Era Digital, Pendidikan Politik Antara Idealis dan Realistis, serta Demokrasi Pilar Negara.
Salah satu sorotan utama muncul dalam sesi pemaparan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, Lia Istifhama. Dalam penyampaiannya, Lia menegaskan agar Mahasiswa, khususnya Generasi Z, tidak menjadi generasi yang mudah terbawa perasaan, melainkan harus merebut ruang partisipasi. “Mahasiswa Gen Z jangan baperan, tapi harus mengambil peran,” tegasnya di hadapan forum.
Lebih lanjut, Lia memberikan pandangan terbuka terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai problematik dalam eksekusinya. Ia menyoroti fenomena bongkar-pasang nomenklatur kementerian yang berimbas pada pemborosan anggaran negara.
Menurutnya, perubahan nama kementerian akan memaksa perombakan masif hingga ke akar birokrasi, mulai dari perubahan logo, stempel kantor, hingga dokumen administrasi yang memakan biaya tidak sedikit.
Tidak berhenti di sana, kebijakan strategis pemerintah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tak luput dari evaluasinya. Sebuah program yang seharusnya bersinggungan langsung dengan pemenuhan hak fundamental masyarakat justru dinilai mengalami distorsi di lapangan.
“Kalian bisa cek lho, di awal MBG sebelum ada, saya memuji-muji MBG di tiga bulan pertama, karena MBG ini akan menguatkan ekosistem usaha lokal. Tapi kemudian di perjalanan, kok beda ya,” ungkap Lia mengkritisi implementasi program yang mulai bergeser dari visi pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Pemaparan tersebut memicu interupsi dari Ketua SEMA UIN KHAS Jember, Muhammad Oki Mabruri. Merespons narasi soal pengambilan peran dan realitas legislatif, Oki melempar pertanyaan menohok terkait taring politik DPD RI yang secara sistem ketatanegaraan kerap dinilai mandul.
“Fungsi DPD itu sebenarnya apa selain hanya memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada DPR, Dan ketika pertimbangan krusial tersebut pada akhirnya tidak diindahkan oleh DPR atau pemerintah, langkah konkret apa yang bisa dan telah dilakukan oleh DPD?” cecar Oki dalam sesi diskusi.
Pertanyaan ini menyentuh urat nadi problematika hukum tata negara hari ini, di mana sinkronisasi lembaga perwakilan seringkali timpang. Pertanyaan delegasi SEMA UIN KHAS Jember ini sekaligus menjadi otokritik bagi eksistensi parlemen baik di tingkat negara maupun mahasiswa agar tidak terjebak pada fungsi seremonial yang hanya melahirkan rekomendasi tanpa kekuatan eksekusi.
Sekolah Legislatif VOL.II ini diharapkan tidak hanya berakhir sebagai forum transfer wawasan politik, tetapi mampu memantik nyali pimpinan parlemen mahasiswa se Jawa Timur untuk lebih berani membedah celah hukum dan menekan kebijakan pemerintah yang tak selaras dengan realitas konstitusional.
